Perhitungan Suara - Near Real Time

Klik di bawah ini:

Perhitungan Suara Pemilihan RT 05 RW 13 Pondok Aren

Pendataan Kependudukan dan Akses Control / Housing Occupant and Access Control Registration

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor  5 Tahun 2007 tentang: PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.  (silakan klik untuk membaca peraturan secara lengkap) dalam Bab IV Pasal 15 menyatakan bahwa RT/RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. 

Dalam rangka memenuhi keperluaan adminsitrasi kependudukan dan perbaikan sistem pengamanan cluster Kebayoran Essence, Bintaro Jaya,Tangerang Selatan; maka dalam jangka waktu 3(tiga) bulan ke depan seluruh penduduk/warga diharapkan telah didata secara lengkap dan sekaligus Security Gate Otomatis akan diaktifkan secara penuh. Setiap penghuni yang masuk dan keluar cluster akan di identifikasi dan diberikan otorisasi dengan menempelkan kartu access control Kebayoran Essence.

Untuk tujuan registrasi dan mendapatkan  kartu akses tersebut, silakan isi formulir pada link berikut ini:

To satisfy civil administrative requirement and access control registration to Kebayoran Essence, please fill in the following form.

Registrasi Penghuni dan Akses Kontrol / Housing Occupant Registration (silakan klik)

Kami akan menghubungi anda untuk proses penyerahan kartu akses selanjutnya. / We will contact you for further process and access control card assignment.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam  mensukseskan perbaikan ini.

Iuran Pemeliharaan Lingkungan

Masih banyak warga yang berasumsi, Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) sebagai iuran untuk pengangkutan sampah. Padahal, IPL mencakup segala perawatan dan pemeliharaan lingkungan di seluruh kawasan hunian Bintaro Jaya. Perawatan dan pemeliharaan lingkungan memang menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan Bintaro Jaya (PKB). Namun, perawatan tersebut meliputi beberapa aspek. Cakupan IPL antaran lain, pemeliharaan kebersihan lingkungan, perawatan taman, berm, dan mendian jalan, pemeliharaan jalan dan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum), pemeliharaan saluran air dan polder, pemeliharaan dan perbaikan pagar batas cluster atau wilayah, pengangkutan sampah rumah tangga, serta asumsi perbaikan-perbaikan yang timbul apabila ada kerusakan karena faktor-faktor alam. "Intinya, IPL bukan hanya untuk pengangkutan sampah saja," ujar Wahid Utomo, Manager Tata Lingkungan Bintaro Jaya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, pengelola telah melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menambah petugas untuk melakukan pengawasan di masing-masing wilayah atau cluster. Petugas tersebut terbagi dalam beberapa tim yang mengawasi wilayah tertentu. "Mereka juga menjadi ujung tombak pertama dalam hubungan langsung dengan warga. Jadi, jika warga ada usulan atau masukan terkait pemeliharaan lingkungan, bisa langsung menyampaikannya ke petugas kami," lanjut Wahid. Peningkatan pelayanan juga menyentuh customer service yang berada di kantor PKB di BTC lantai 2. Pengelola telah menambah personil untuk menampung saran dan masukan dari para warga. Bukan itu saja, rencananya juga akan dilakukan revitalisasi ruangan customer service dalam waktu dekat, agar suasana lebih nyaman. Informasi Tagihan Wahid juga mengungkapkan, IPL juga bukan hanya menjadi kewajiban bagi penghuni yang tinggal di kawasan Bintaro Jaya. IPL juga mencakup perawatan lahan-lahan kavling yang belum dibangun oleh pemiliknya. Begitu pula ketika kavling tersebut dibangun, sang pemilik wajib menunaikan tagihan yang disebut IPL Masa Membangun apabila sang pemilik melakukan pembangunan. "Petugas-petugas kami akan proaktif turun langsung ke lapangan untuk mengecek kelengkapan perizinan pembangunan hunian dan pembayaran IPL Masa Membangun. Jika masih ada tunggakan, akan kami berikan surat teguran," ungkapnya. Mulai bulan Juni 2013, pengelola akan meningkatkan pelayanan informasi melalui SMS. Fungsinya, untuk mengetahui tagihan IPL dan air bersih. Diharapkan para warga melakukan registrasi dengan menggunakan ponsel yang aktif. Dengan berbagai tanggung jawab pemeliharaan lingkungan tersebut, pihak pengelola mengharapkan peran pengurus lingkungan, baik RT, RW, maupun paguyuban, untuk menghimbau para warga agar menunaikan kewajibannya membayar tagihan IPL tertib waktu. Sehingga, kesinambungan pemeliharaan lingkungan dapat terus dilakukan. "Iuran tersebut akan kami kembalikan ke warga dalam bentuk pemeliharaan lingkungan secara rutin," tandas Wahid. Registrasi via SMS Ketik REG (spasi) Kode Blok Contoh: REG MP/B2-10 Kirim ke nomor 0878 7874 5888.

Serah Terima Jabatan Ketua RW 013 Pondok Aren dari Bapak Kris Martin kepada Bapak Bambang Riyanto

Pada hari  Minggu tanggal 13 Maret 2016, telah dilakukan serah terima jabatan Ketua Rukun Warga 013 Pondok Aren dari Bapak Kris Martin kepada Bapak Bambang Riyanto. Serah terima jabatan ini dilaksanakan di halaman musholla Kebayoran Garden yang disaksikan oleh  Lurah Pondok Aren Bapak Munadih dan undangan lainnya.

Bapak Kris Martin

Bapak Bambang Riyanto

Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kris Martin yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi RW 013 selama masa tugasnya dan  juga kita ucapkan selamat kepada Bapak Bambang Riyanto atas penerimaan amanah sebagai Ketua RW 013 yang baru.

Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Ketua RT dan RW se Kelurahan Pondok Aren

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Pondok Aren telah dilakukan penyerahan SK Penetapan Ketua RW dan RT se Kelurahan Pondok Aren tanggal 29 Januari 2016 oleh Lurah Pondok Aren, Bapak Munadih SPd. 

Para RT dan  RW se Kelurahan Pondok Aren yang menerima langsung SK Penetapannya sebagai RT dan RW bersama Lurah Pondok Aren (ke tiga dari kiri) dan Sekretaris Lurah

Di antara Surat Keputusan yang dikeluarkan adalah Penetapan Ketua RT 05 / RW 13 Pondok Aren (Cluster Kebayoran Essence - Bintaro Jaya Sektor 7).  

Pada acara tersebut juga dilakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi RT/RW sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 33 Tahun 2013.

Penyerahan SK Penetapan Ketua RT 05/RW 13 Pondok Aren oleh Lurah Pondok Aren

Pemeliharaan Instalasi Air Minum 30 Januari 2016

Sehubungan dengan adanya kegiatan pemeliharaan instalasi air minum, diberitahukan oleh pihak Bintaro Jaya bahwa akan terjadi gangguan pasokan air minum di Kebayoran Essence pada tanggal 30 Januari 2016 seperti surat :

Surat Bintaro Jaya mengenai kemungkinan gangguan instalasi air minum tanggal 30 Januari 2016

Hak dan Kewajiban Penduduk menurut Administrasi Kependudukan UU No 23 Tahun 2006

Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang UU No 23 Administrasi Kependudukan antara lain sebagai berikut:

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1.  Dokumen Kependudukan;
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. perlindungan atas Data Pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

 Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Yang termasuk Peristiwa Kependudukan antara lain:

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 14

(1)  Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 15

(1)  Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2)  Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

(3)  Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

(4)  Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Note:  Kami telah menyediakan formulir elektronik dalam blog ini. Diharapkan dengan mengisi formulir Data Warga tersebut, maka Kebayoran Essence akan memiliki informasi warga yang akurat, memudahkan serta mempercepat urusan administrasi kependudukan warga yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antarnegara

Pasal 18

(1)  Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(3)  Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 19

(1)  Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

(1)  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3)  Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(4)  Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

(1)  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

(1)  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana rnelakukan pendaftaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

UU No 23 Tahun 2006 secara lengkap dapat dibaca pada link ini.